Salah satu bagian paling menarik dalam Statistik Kriminal 2024/2025 bukan berasal dari data kepolisian maupun survei korban. Ia berasal dari Pendataan Potensi Desa (Podes), sebuah pendataan BPS yang menjadikan setiap desa dan kelurahan sebagai unit observasi. Di sana, ada pertanyaan tentang kejadian perkelahian massal selama setahun terakhir.
Hasilnya mengundang perhatian: persentase desa/kelurahan yang pernah mengalami perkelahian massal naik dari 1,85% pada 2021 menjadi 2,41% pada 2024. Dan provinsi dengan persentase tertinggi adalah… DKI Jakarta, dengan 18,73%.
Sebelum kita buru-buru menyimpulkan bahwa Jakarta adalah “provinsi paling rawan tawuran”, mari kita baca angkanya dengan tenang. Di sinilah cara berpikir statistik membantu kita menghindari kesimpulan yang terlalu cepat.
Apa yang dihitung Podes?
Podes bukan menghitung jumlah perkelahian, melainkan persentase desa/kelurahan yang mengalami setidaknya satu kejadian dalam setahun terakhir. Jadi, satu kelurahan dengan sepuluh kejadian dan satu kelurahan dengan satu kejadian sama-sama dihitung sebagai “mengalami”. Indikator ini mengukur sebaran konflik, bukan intensitasnya.
Jenis perkelahian massal yang tercatat mencakup beberapa bentuk: perkelahian antarkelompok warga, antarwarga dari desa/kelurahan berbeda, bentrokan warga dengan aparat keamanan, warga dengan aparat pemerintah, perkelahian antarpelajar, hingga konflik antarsuku. Pada 2024, jenis yang paling umum adalah perkelahian antarkelompok warga, yang persentasenya sedikit naik dari 1,00% (2021) menjadi 1,09% (2024). BPS mencatat penyebab umum seperti saling ejek, kesalahpahaman, kenakalan remaja, dan dendam masa lalu.
Tren nasional: naik, tapi dari angka yang kecil
Kenaikan dari 1,85% ke 2,41% adalah kenaikan relatif sekitar 30%. Dalam absolut, hanya sekitar 0,56 poin persentase. Kedua cara melihat itu benar, dan keduanya perlu disebut bersama. Menyebut “naik 30%” tanpa konteks terdengar menyeramkan. Menyebut “hanya naik setengah poin” mungkin meremehkan. Lebih baik menyampaikan keduanya.
BPS menafsirkan bahwa potensi konflik sosial dalam bentuk perkelahian massal masih cukup tinggi dan cenderung meluas ke lebih banyak wilayah, dan menyebut beberapa faktor yang mungkin berperan: meningkatnya mobilitas masyarakat, ketegangan sosial antarwarga, tekanan ekonomi, serta belum optimalnya mekanisme penyelesaian konflik di tingkat lokal. Itu penjelasan yang masuk akal, tetapi perlu dicatat bahwa data ini tidak menguji penyebab. Ia hanya menggambarkan pola.
Sisi yang menenangkan: sebagian besar konflik diselesaikan secara damai. Pada 2024, 94,29% kejadian diselesaikan secara damai (turun dari 95,49% pada 2021), dan sekitar 5,71% belum tuntas. Turunnya angka ini sedikit tetap layak diperhatikan karena menandakan tantangan dalam mekanisme penyelesaian di tingkat desa/kelurahan.
Variasi antarprovinsi
Tiga provinsi dengan persentase tertinggi pada 2024:
| Provinsi | Desa/kelurahan yang pernah mengalami perkelahian massal |
|---|---|
| DKI Jakarta | 18,73% |
| Maluku | 11,41% |
| Maluku Utara | 11,33% |
Dan yang terendah: Kepulauan Riau (0%), Kalimantan Selatan (0,20%), dan Kalimantan Utara (0,41%). Selisih antara DKI Jakarta dan rata-rata nasional (2,41%) adalah hampir delapan kali lipat. BPS menyatakan perbedaan ini menunjukkan ketimpangan intensitas dan frekuensi konflik massal antarwilayah, dan menyebut faktor sosial ekonomi, budaya, dan pola interaksi masyarakat sebagai kemungkinan penyebabnya.
Jebakan statistik: satuan wilayah yang tidak sebanding
Di sinilah kehati-hatian dibutuhkan. Indikator ini dihitung per desa/kelurahan. Tapi desa/kelurahan itu tidak seragam ukurannya. Kelurahan di DKI Jakarta umumnya berpenduduk padat dengan wilayah yang sempit. Desa di Kalimantan atau Papua bisa berpenduduk sedikit dengan wilayah yang luas. Pada kelurahan yang kecil dan padat, peluang terjadinya setidaknya satu kejadian dalam setahun secara alamiah lebih tinggi, karena banyak orang berinteraksi dalam ruang sempit. Dengan satuan yang lebih kecil dan padat, persentase “kelurahan yang mengalami kejadian” cenderung lebih tinggi walaupun jumlah kejadian per penduduk tidak lebih besar.
Dalam statistik, ini terkait dengan masalah satuan areal yang dapat diubah (modifiable areal unit problem): hasil bisa berubah tergantung bagaimana kita membagi wilayah menjadi satuan analisis. Persentase desa/kelurahan tidak sama dengan jumlah kejadian per 100.000 penduduk. Keduanya menjawab pertanyaan yang berbeda.
Artinya, 18,73% untuk Jakarta tidak otomatis berarti penduduk Jakarta paling sering terlibat perkelahian massal dibanding penduduk provinsi lain. Yang bisa kita katakan dengan aman: di Jakarta, proporsi satuan wilayah (kelurahan) yang mengalami setidaknya satu perkelahian massal dalam setahun paling tinggi. Untuk menyimpulkan lebih jauh, perlu ukuran yang disesuaikan dengan jumlah penduduk dan data kejadian yang lebih rinci.
Apa yang bisa kita pelajari dari sudut pandang kriminologi?
Perkelahian massal menarik dikaji karena ia tidak sepenuhnya cocok dengan kerangka “pelaku dan korban” seperti pencurian. Ia kejahatan kolektif, sering berakar pada ketegangan komunitas, identitas, dan persaingan. Beberapa teori yang relevan: teori disorganisasi sosial (lemahnya kohesi dan kontrol informal di lingkungan padat dan berganti-ganti penghuni), teori ketegangan (tekanan ekonomi yang mendorong frustrasi), dan pendekatan konflik komunal. Kekuatan penyelesaian damai di tingkat desa (94,29%) juga mengingatkan kita bahwa modal sosial lokal, seperti tokoh masyarakat, mediasi warga, dan hukum adat, adalah aset yang sering diabaikan dalam kebijakan keamanan.
Tiga catatan untuk pembaca data seperti ini
- Bedakan sebaran dari intensitas. Persentase wilayah yang mengalami kejadian tidak sama dengan jumlah kejadian.
- Waspadai satuan wilayah yang tidak sebanding. Bandingkan wilayah dengan ukuran yang sepadan, atau gunakan ukuran per penduduk.
- Jangan menyimpulkan penyebab dari pola. Data deskriptif menunjuk di mana, bukan mengapa.
Dua desain penelitian yang menarik
Data Podes membuka beberapa kemungkinan penelitian. Yang pertama adalah model multilevel: desa/kelurahan bersarang di dalam kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Kita bisa menguji faktor tingkat desa (kepadatan, ketimpangan, keberadaan fasilitas, kegiatan keamanan lingkungan) sekaligus faktor tingkat wilayah yang lebih luas, tanpa melanggar asumsi independensi. Yang kedua adalah analisis spasial: apakah kejadian perkelahian massal mengelompok secara geografis? Teknik seperti indeks Moran atau analisis kluster spasial dapat menunjukkan apakah ada ‘titik panas’ yang melampaui batas administratif, sehingga kebijakan pencegahan bisa dirancang lintas wilayah.
Peran deteksi dini dan mediasi
BPS menyoroti pentingnya penguatan peran aparat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan dalam deteksi dini dan mediasi. Data bahwa sekitar 94% konflik berakhir damai di tingkat lokal menunjukkan bahwa kapasitas itu sudah ada. Kebijakan yang cerdas akan memperkuat mekanisme yang sudah berjalan, misalnya pelatihan mediasi bagi perangkat desa dan forum komunikasi antarkelompok pemuda, bukan menggantinya dengan pendekatan yang semata-mata represif. Untuk perkelahian antarpelajar, sekolah dan keluarga memegang peran penting yang tidak tercermin dalam statistik kepolisian.
Tanya jawab singkat
Apakah perkelahian massal sama dengan tawuran pelajar? Tawuran pelajar adalah salah satu bentuknya. Dalam klasifikasi Podes, perkelahian massal mencakup juga perkelahian antarkelompok warga, antardesa, bentrokan dengan aparat, hingga konflik antarsuku. Karena cakupannya luas, interpretasi per jenis lebih bermakna daripada angka gabungan.
Apakah kenaikan 1,85% menjadi 2,41% mengkhawatirkan? Itu kenaikan yang perlu dipantau, tetapi angka dasarnya masih kecil dan sebagian besar kasus selesai secara damai. Pertanyaan yang lebih bermanfaat adalah apakah tren ini berlanjut pada pendataan berikutnya, dan wilayah mana yang mengalami peningkatan paling tajam.
Baca juga: [Jasa analisis data dan statistik](https://datalyticsindo.com/jasa-analisis-data-statistik/)
Meneliti konflik sosial, kohesi komunitas, atau kebijakan keamanan dengan data Podes dan data sekunder lain? Tim datalytics.indo membantu mahasiswa, dosen, dan institusi: desain penelitian, pengolahan data, analisis statistik (regresi, PLS-SEM/SEM, analisis jalur, faktor, klaster, dan lainnya), sampai interpretasi dan publikasi. Hubungi kami untuk mendapatkan solusi terbaik.
Tinggalkan Balasan