17,17% Warga Mengaku Pernah Memberi “Uang Tambahan” Saat Mengurus Layanan Publik: Membaca Indeks Perilaku Anti Korupsi

Korupsi biasanya kita bayangkan sebagai hal yang besar: nilai miliaran, pejabat tinggi, ruang sidang dengan kamera berjejer. Tapi ada sisi lain dari korupsi yang jauh lebih sehari-hari, dan justru karena sehari-hari, ia mudah luput dari perhatian: uang tambahan untuk mempercepat pengurusan dokumen, “ucapan terima kasih” yang diminta, atau pelicin supaya urusan tidak dipersulit.

Statistik Kriminal 2024/2025 memuat dua ukuran yang menyorot sisi itu, dari Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) BPS. Mari kita lihat apa yang dikatakan datanya, dan apa yang tidak.

Dua indikator dari SPAK

1. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Skalanya 0 sampai 5. Semakin mendekati 5, semakin kuat perilaku antikorupsi masyarakat. Semakin mendekati 0, semakin besar toleransi (permisivitas) terhadap praktik korupsi. Hasilnya: IPAK turun dari 3,92 pada 2023 menjadi 3,85 pada 2024, turun 0,07 poin. IPAK disusun dari dua dimensi: dimensi persepsi (penilaian terhadap kebiasaan di keluarga, komunitas, dan publik) dan dimensi pengalaman (pengalaman langsung mengakses layanan publik).

2. Persentase masyarakat yang pernah berurusan dengan layanan publik dan mengeluarkan uang, barang, atau fasilitas di luar ketentuan. Angkanya naik dari 16,33% pada 2023 menjadi 17,17% pada 2024. BPS menyebut kenaikan ini sebagai catatan penting karena menunjukkan kecenderungan meningkatnya permisivitas terhadap korupsi skala kecil, serta masih adanya celah dalam sistem pelayanan publik yang bisa dimanfaatkan, baik atas inisiatif masyarakat maupun permintaan petugas.

Dalam bahasa sederhana: sekitar satu dari enam orang yang berurusan dengan layanan publik mengaku pernah memberi sesuatu di luar ketentuan.

Apa yang diukur, dan apa yang tidak

Seperti selalu, mari kita periksa cara pengukurannya.

• Yang diukur adalah korupsi skala kecil (petty corruption), seperti penyuapan, pemerasan, dan nepotisme dalam layanan publik sehari-hari. BPS menyatakan secara eksplisit bahwa survei ini tidak mencakup korupsi skala besar (grand corruption). Jadi IPAK tidak menggambarkan korupsi di tingkat kebijakan, pengadaan besar, atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat tinggi.
• Sampelnya terbatas. Pada 2024, SPAK dilaksanakan di 186 kabupaten/kota di 38 provinsi dengan sekitar 11.000 rumah tangga sebagai responden. Hasilnya hanya dapat disajikan pada tingkat nasional, tidak bisa dirinci per provinsi atau per daerah.
• Berdasarkan pengakuan dan persepsi. Pengakuan memberi uang di luar ketentuan adalah topik sensitif. Responden mungkin enggan jujur karena malu atau takut, sehingga angka ini bisa lebih rendah dari kenyataan (bias keinginan sosial). Atau sebaliknya, ada responden yang menafsirkan “biaya tambahan” secara berbeda.
• Memberi tidak sama dengan diminta. Indikator ini mencampur dua situasi: warga yang menawarkan sendiri, dan warga yang diminta atau dipaksa. Dari angka tunggal 17,17%, kita tidak bisa memisahkan keduanya. Padahal dari sisi kebijakan, dua situasi itu berbeda: yang pertama menyangkut budaya permisif, yang kedua menyangkut perilaku petugas dan sistem pengawasan.

Dua data yang bergerak berbeda

Menarik untuk membandingkan SPAK dengan data kejadian dari kepolisian. Dalam data registrasi Polri, kasus korupsi yang tercatat naik tipis dari 483 menjadi 512 kejadian pada 2024. BPS menyebut peningkatan ini perlu mendapat perhatian khusus karena korupsi sebagai kejahatan kerah putih (white-collar crime) menimbulkan kerugian berskala besar.

Dua angka itu tidak bisa dibandingkan secara langsung. 512 adalah jumlah kasus korupsi yang ditangani dan tercatat polisi (umumnya kasus yang sudah menarik perhatian dan memenuhi syarat penindakan). 17,17% adalah persentase warga yang mengaku mengalami praktik suap kecil. Perbedaan skala, definisi, dan sumbernya begitu jauh. Tapi justru karena itu perbandingan ini mengajarkan sesuatu: apa yang dialami warga sehari-hari dan apa yang ditangani aparat adalah dua lapisan masalah yang sama sekali berbeda. Banyak pungutan kecil tidak akan pernah menjadi kasus pidana, dan itu sebabnya survei seperti SPAK dibutuhkan untuk melihat lapisan yang tak tercatat.

Kenapa korupsi kecil tetap penting

Ada godaan untuk menganggap pungutan kecil “tidak seberapa”. Padahal, dari sudut pandang kriminologi dan kebijakan publik, korupsi kecil punya beberapa dampak serius:

• Normalisasi. Ketika “uang pelicin” dianggap biasa, batas antara yang wajar dan yang melanggar kabur. IPAK sendiri mengukur permisivitas ini, dan penurunannya adalah sinyal bahwa toleransi sedikit meningkat.
• Beban yang tidak adil. Pungutan kecil lebih terasa bagi kelompok berpenghasilan rendah, yang paling bergantung pada layanan publik dan paling tidak punya alternatif.
• Erosi kepercayaan. Pengalaman membayar “tambahan” membuat orang kurang percaya pada institusi, yang pada gilirannya mengurangi kemauan melapor, seperti yang kita lihat pada rendahnya tingkat pelaporan kejahatan.
• Jalan masuk ke korupsi yang lebih besar. Budaya yang menerima pelicin kecil menjadi tanah subur bagi praktik yang lebih besar.

Apa yang bisa dilakukan?

Data ini sendiri tidak memberi solusi, tetapi mengarahkan beberapa pertanyaan kebijakan:

1. Layanan mana yang paling rentan? Rincian per jenis layanan (kepolisian, pengurusan dokumen, pendidikan, kesehatan, perizinan) perlu dianalisis agar intervensi tepat sasaran.
2. Apakah digitalisasi layanan mengurangi kontak tatap muka yang membuka peluang pungutan? Ini hipotesis yang bisa diuji dengan data.
3. Seberapa efektif mekanisme pengaduan? Rendahnya pelaporan kejahatan secara umum menunjukkan bahwa kanal pengaduan harus aman dan terpercaya.
4. Bagaimana edukasi memengaruhi permisivitas? IPAK adalah ukuran yang bisa dipantau dari tahun ke tahun untuk menilai dampaknya.

Untuk peneliti dan mahasiswa

Data SPAK dan IPAK adalah bahan penelitian yang menarik, misalnya: faktor apa yang memengaruhi permisivitas terhadap korupsi kecil, bagaimana hubungan antara persepsi dan pengalaman nyata, dan bagaimana tren IPAK bergerak dari 2012 hingga 2024. Hati-hati dengan keterbatasan yang sudah dibahas: hanya tersedia di tingkat nasional, berbasis pengakuan, dan hanya mencakup korupsi skala kecil.

Bagaimana mengukur topik yang sensitif dengan lebih jujur?

Survei tentang suap menghadapi masalah klasik: responden enggan mengakui perilaku yang dianggap tidak pantas. Peneliti punya beberapa teknik untuk mengurangi bias ini. Yang pertama, pertanyaan tidak langsung, misalnya menanyakan apakah ‘orang di lingkungan Anda’ pernah melakukannya. Yang kedua, teknik respons terpilih acak (randomized response), yaitu responden menjawab dengan aturan acak yang melindungi privasinya (misalnya melempar koin untuk menentukan apakah ia menjawab jujur atau memberi jawaban tertentu), sehingga peneliti tidak tahu jawaban individu tetapi tetap bisa mengestimasi proporsi keseluruhan. Yang ketiga, eksperimen daftar (list experiment), yaitu satu kelompok melihat daftar empat pernyataan dan kelompok lain melihat lima pernyataan (empat yang sama plus satu yang sensitif), lalu keduanya hanya melaporkan berapa banyak pernyataan yang berlaku bagi mereka. Selisih rata-rata antara dua kelompok mengestimasi proporsi yang mengakui perilaku sensitif, tanpa ada responden yang harus menyebutnya secara langsung. Teknik-teknik ini lebih rumit, tetapi layak dipertimbangkan untuk penelitian akademik tentang perilaku sensitif.

Tanya jawab singkat

Apakah 17,17% berarti satu dari enam pegawai publik korup? Bukan. Angka itu menunjukkan persentase warga yang mengaku memberi sesuatu di luar ketentuan, dan belum tentu semuanya karena diminta petugas. Ia juga tidak menyebut berapa banyak petugas yang terlibat.

Apakah turunnya IPAK dari 3,92 ke 3,85 besar? Selisih 0,07 pada skala 0 sampai 5 tampak kecil, tetapi arah turunnya berkaitan dengan meningkatnya permisivitas. Untuk menilai bermakna atau tidaknya, kita perlu melihat deret IPAK beberapa tahun dan memperhitungkan galat sampling survei.

Baca juga: [Layanan riset pasar dan survei](https://datalyticsindo.com/riset-pasar-survei/)

---