Beberapa pekan lalu saya menulis bahwa hanya sekitar seperlima korban kejahatan yang melapor ke polisi. Setelah itu banyak yang bertanya hal yang sama: “Oke, saya paham angkanya. Lalu apa yang bisa dilakukan?”
Pertanyaan yang bagus, dan jujur saja, lebih sulit dijawab daripada memahami angkanya. Hari Minggu ini, sebagai penutup pekan, saya coba jawab dalam tiga lapis: apa yang perlu dipahami, siapa yang bisa berbuat apa, dan apa yang perlu dihindari.
Pertama, ingat lagi angkanya
Menurut Susenas 2024, 20,28% korban kejahatan melapor ke polisi. Setahun sebelumnya 23,36%. Artinya sekitar empat dari lima korban memilih tidak melapor, dan proporsi yang melapor justru menurun.
Dampaknya pada cara kita membaca statistik cukup besar. Data kepolisian yang kita lihat di berita hanyalah bagian yang masuk catatan. Sebagai ilustrasi hitungan yang sangat kasar: kalau satu jenis kejahatan tercatat 1.000 kasus dan hanya 20% korbannya yang melapor, perkiraan korban sebenarnya bisa sekitar 5.000. Angka ini bukan temuan, hanya gambaran skala, karena tingkat pelaporan berbeda-beda antarjenis kejahatan dan antarwilayah.
Kedua, kenapa orang tidak melapor?
Sebelum membahas tindakan, kita perlu paham penyebabnya. Dari literatur kriminologi, alasan yang paling sering muncul antara lain:
- Menganggap kerugiannya kecil atau urusannya terlalu remeh untuk dilaporkan.
- Tidak percaya laporan akan ditindaklanjuti, atau khawatir prosesnya berbelit.
- Takut atau malu, terutama pada kejadian yang sensitif atau melibatkan orang dekat.
- Biaya dan waktu: jarak ke kantor polisi, antrean, dan kebutuhan kembali untuk pemeriksaan.
Menariknya, ketika kita menaruh data ini berdampingan dengan data infrastruktur, gambarnya makin unik. Data Podes menunjukkan 89,14% desa dan kelurahan belum punya pos polisi, tetapi sekitar 85% di antaranya menilai akses ke polisi mudah. Kalau jarak bukan hambatan utama, maka yang perlu dikaji lebih dalam adalah kepercayaan dan pengalaman saat melapor.
Ketiga, siapa bisa berbuat apa
| Pihak | Tindakan yang masuk akal |
|---|---|
| Lembaga statistik dan peneliti | Terus menerbitkan survei korban dan mengaitkannya dengan data registrasi |
| Aparat dan layanan pengaduan | Mempermudah dan mempercepat proses melapor, memberi kabar perkembangan kasus, melatih petugas agar ramah kepada pelapor |
| Pemerintah daerah | Menyediakan kanal pelaporan alternatif (daring, lewat layanan komunitas) dan memantau tingkat pelaporan, bukan hanya jumlah laporan |
| Media | Menyertakan konteks angka gelap ketika memberitakan naik atau turunnya angka kriminal |
| Pembaca | Menimbang angka kriminal bersama sumber pembanding sebelum membagikannya |
Beberapa penjelasan singkat.
Untuk peneliti dan lembaga statistik, kunci jawabannya adalah triangulasi. Satu sumber tidak pernah cukup. Survei korban memotret pengalaman, data registrasi memotret respons sistem, dan survei persepsi memotret rasa aman. Menaruh ketiganya dalam satu kerangka memberi gambaran yang jauh lebih jujur.
Untuk aparat dan pembuat kebijakan, ada satu jebakan yang perlu diwaspadai. Kalau program meningkatkan kepercayaan warga berhasil, jumlah laporan bisa naik di tahap awal, karena orang yang tadinya diam mulai berani melapor. Kalau keberhasilan hanya diukur dari penurunan jumlah laporan, program yang sebenarnya berhasil justru bisa tampak gagal. Pantau tingkat pelaporan, bukan hanya jumlah laporan.
Untuk media dan pembaca, tindakan paling realistis adalah kebiasaan sederhana: setiap kali ada berita bahwa kejahatan “naik” atau “turun”, tanyakan apakah yang berubah adalah kejadiannya atau kemauan orang untuk melapor.
Keempat, hal yang perlu dihindari
Ada tiga kesalahan yang sering muncul ketika orang membahas angka gelap.
Menyalahkan korban yang tidak melapor. Keputusan untuk tidak melapor biasanya masuk akal dari sudut pandang orang yang mengalaminya. Menyebutnya “tidak peduli” atau “tidak sadar hukum” tidak membantu dan hanya memperburuk jarak antara korban dan sistem.
Mengubah angka ilustrasi menjadi fakta. Hitungan “1.000 dibagi 0,20 sama dengan 5.000” itu sengaja disederhanakan. Jangan mengutipnya seolah-olah itu estimasi resmi.
Menyimpulkan bahwa angka kriminal tidak berguna. Data registrasi tetap penting, terutama untuk memahami beban kerja aparat dan membandingkan antarwaktu dengan definisi yang konsisten. Yang kita perlukan adalah membacanya dengan benar, bukan membuangnya.
Contoh penerapan di organisasi: dari angka gelap ke budaya pelaporan
Konsep angka gelap tidak hanya milik kriminologi. Bayangkan sebuah perusahaan yang mencatat dua laporan insiden kerja dalam sebulan. Manajemen senang: “Bagus, kantor kita aman.” Padahal ada dua kemungkinan yang sangat berbeda di balik angka itu. Mungkin memang hanya dua insiden yang terjadi. Mungkin juga karyawan enggan melapor karena prosedurnya rumit, takut dicap pembuat masalah, atau tidak yakin laporannya akan dipakai.
Cara membedakannya mirip dengan cara BPS melengkapi data polisi dengan survei: lakukan survei anonim yang menanyakan apakah karyawan pernah mengalami atau menyaksikan insiden dalam tiga bulan terakhir dan apakah mereka melaporkannya. Bandingkan hasilnya dengan jumlah laporan resmi. Selisih antara keduanya adalah angka gelap di organisasimu. Dan angka itu, seperti di statistik kriminal, justru informasi paling berharga.
Kebijakan yang bagus tidak berhenti di “turunkan jumlah insiden”. Ia bertanya “apakah orang merasa aman untuk melapor?” lebih dulu, karena tanpa itu angka insiden tidak bisa dipercaya sebagai ukuran keberhasilan.
Pertanyaan penelitian yang layak digali
Bagi mahasiswa dan peneliti yang mencari topik, angka gelap membuka banyak arah. Faktor apa yang berhubungan dengan keputusan melapor menurut jenis kejahatan? Apakah ada perbedaan tingkat pelaporan antara perkotaan dan perdesaan, dan apakah selisihnya berkaitan dengan persepsi terhadap aparat? Bagaimana tingkat pelaporan berubah setelah sebuah layanan pengaduan baru diperkenalkan? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab dengan data survei yang tersedia, dengan kehati-hatian pada keterbatasan dan etika penelitiannya.
Pelajaran bagi pembaca data
Kalau kita tarik ke luar kriminologi, pola ini muncul di mana-mana. Jumlah keluhan pelanggan yang sedikit belum tentu berarti pelanggan puas; mungkin saluran keluhannya sulit dipakai. Laporan insiden kerja yang sedikit belum tentu berarti kantor aman; mungkin orang takut dicap pembuat masalah. Data yang “bersih” kadang berarti tidak ada yang berani mencatat.
Itulah kenapa pertanyaan favorit saya setiap melihat angka yang kecil adalah: siapa yang sebenarnya punya kesempatan untuk muncul dalam data ini?
Penutup
Angka gelap tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikecilkan dan dipahami. Langkah pertama adalah mengakui bahwa catatan resmi bukan seluruh kenyataan. Langkah berikutnya adalah membangun sistem yang membuat orang merasa aman dan percaya untuk melapor, dan mengukurnya dengan indikator yang tepat.
Besok kita mulai pekan baru dengan topik pemuda dan dunia kerja. Terima kasih sudah mengikuti rangkaian bahasan pekan ini. Kalau ada topik kriminologi atau data sosial yang ingin dibahas, tulis di komentar.
Tinggalkan Balasan